logo 1

 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Dirgahayu Pengadilan Agama Tanjung Selor

Dirgahayu Pengadilan Agama Tanjung Selor Ke-53
Dirgahayu Pengadilan Agama Tanjung Selor

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

JADWAL SIDANG

jwdl sdngPengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.

INFORMASI PERKARA

sippabcMelalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

DIREKTORI PUTUSAN

put dirPublikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.

BIAYA PERKARA

pnjrEstimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Dirjen Badilag Sampaikan Langsung Temuan Hasil Sidak

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Tidak hanya menerbitkan surat edaran, Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag) Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. juga menyampaikan langsung hasil inspeksi mendadak (sidak) di wilayah PTA Makassar yang dilakukannya beberapa minggu yang lalu.

Sebelumnya, Dirjen telah mengedarkan surat nomor 0618/DjA/PS.00/II/2019 tentang hasil inspeksi mendadak yang setidaknya memuat 11 poin temuan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung di beberapa pengadilan yang disidak, H. Aco Nur menilai bahwa pegawai pengadilan belum memahami kebijakan yang dikeluarkannya. "Kebijakan belum dipahami karena belum membacanya langsung, hanya dapat informasi dari sosialisasi" ungkapnya di hadapan pimpinan PTA/MS Aceh, pimpinan PA Se-Jabodetabek dan PA ibukota propinsi se-Indonesia, Senin sore (25/2/2019) di Lantai 12 Gedung Sekretariat MA, Jakarta.

Masih menurutnya, kalaupun kebijakan itu sudah disosialisasikan dan dipahami, H. Aco Nur menuntut pimpinan pengadilan untuk melakukan evaluasi terhadap keberlangsungan kebijakan itu.

"Setiap kebijakan harus cepat disosialisasikan. Jangan juga setelah sosilisasi ditelantarkan. Harusnya dievaluasi dan dikontrol terus menerus" tambahnya.

Masalah ketidakdisiplinan pegawai juga masih ditemukan. Beberapa pegawai sudah pulang sebelum waktunya. "Dari temuan itu, saya mewajibkan untuk melakukan apel pagi di Hari Senin dan apel sore di Hari Jum'at" tegasnya.

Tentang one day publish dan one day minutation, Dirjen Badilag mencontohkan PA Surabaya yang sudah berhasil menerapkannya. "Saya melihat langsung one day publish & one day minutation, tanpa rekayasa" katanya.

H. Aco Nur juga meminta pimpinan pengadilan untuk terus mengontrol websitenya. Menurutnya, website merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan pengadilan ke dunia luar atau instansi yang lain.

Badilag juga sedang mengembangkan beberpa aplikasi yang bersumber dari inovasi pengadilan. "Rencananya akan diluncurkan bulan depan" katanya.

Aplikasi yang dibangun yaitu aplikasi notifikasi perkara, informasi perkara, antrian sidang, aplikasi verifikasi data kemiskinan, e-eksaminasi, aplikasi PNBP ditambah Command Center Badilag. (hirpan hilmi)

sumber : badilag.mahkamahagung.go.id

Add comment


Security code
Refresh

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Tanjung Selor
Jl. Sengkawit - Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan
Provinsi Kalimantan Utara
Telp: 0552 - 21178
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

maps1 Lokasi Kantor

Pengadilan Agama@2018