logo 1

 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

KITA INDONESIA KITA PANCASILA #BULANPANCASILA2019

1 Juni 2019 - Peringatan Hari Lahir Pancasila
KITA  INDONESIA KITA  PANCASILA  #BULANPANCASILA2019

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

SPANDUK Lebaran1

JADWAL SIDANG

jwdl sdngPengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.

INFORMASI PERKARA

sippabcMelalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

DIREKTORI PUTUSAN

put dirPublikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.

BIAYA PERKARA

pnjrEstimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Dirjen Badilag Buka Acara Istbat Nikah di KBRI Kuala Lumpur

Kuala Lumpur | badilag.mahkamahagung.go.id

Bertepatan hari selasa, 15 Januari 2019 pukul 09.00 pagi  waktu setempat, Dirjen Badilag MA RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka Istbat Nikah untuk WNI yang berada di Negara Malaysia belum memiliki status hukum yang jelas.

Pada kunjungannya Dr. H. Aco Nur, S.H., M.H. bersama Tim PA Jakpus disambut oleh Krisna KU Hannan selaku wakil Dubes RI Kuala Lumpur, Koordinator Fungsi Konsuler Yusron B Ambary beserta para home staf KBRI Kuala Lumpur beserta jajarannya. Dalam sambutannya Dr. H. Aco Nur, S.H., M.H . sangat berterimakasih kepada Kementerian Luar negeri dalam hal ini KBRI Kuala Lumpur yang telah menyelenggarakan Istbat Nikah bekerja sama dengan Dirjen Badilag MA.RI.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI mempunyai visi yang diturunkan dari Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035 yaitu: Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung pada tahun 2035.

Untuk mencapai Visi itu, Ditjen Badilag menetapkan 4 misi utama sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan program kerja, yaitu:

  1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama
  2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern
  3. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan
  4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan

Kegiatan kita hari ini, yaitu Sidang Itsbat yang dilaksanakan di KBRI Kuala Lumpur merupakan salah satu program prioritas Ditjen Badilag terkait misi yang ke 3, yaitu Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan.

Peradilan agama selama ini dikenal sebagai pioneer dan champion dalam usaha pemberian akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat miskin, kaum perempuan dan kelompok masyarakat marjinal. Usaha itu diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan hukum yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2014.

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 mengatur bahwa pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputiPembebasan Biaya Perkara ( Prodeo);Sidang di Luar Gedung PengadilandanPos bantuan Hukum di Pengadilan.

PERMA Nomor1 Tahun 2014 adalah peraturan yang mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur tentang prosedur pemberian bantuan hukum oleh pengadilan. Dibandingkan dengan SEMA Nomor10 Tahun 2010, PERMA Nomor 1 Tahun 2014 memberikan lebih banyak kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu dalam mengakses layanan bantuan hukum.

Lebih khusus terkait Sidang Keliling atau sidang di luar pengadilan, diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 merupakan langkah strategis Mahkamah Agung dalam membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Program sidang keliling yang dilakukan secara terpadu bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintahan terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, ini untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh identitas hukum bagi dirinya dan anak-anaknya sehingga produk hukum tersebut mampu merubah status hidup masyarakat menjadi lebih baik, berkualitas dan memperkuat bangsa yang bermartabat dengan nasib yang lebih baik( melalui perekonomian, pendidikan).

Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KBRI. Secara rutin, PA Jakarta Pusat menyelenggarakan sidang di luar negeri sejak tahun 2011 hingga sekarang. Sidang di luar negeri yang didanai dan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri ini dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011, jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum.

Peradilan agama punya peran yang sangat signfikan dalam persoalan ini, mayorits para pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama adalah masyarakat yang tidak mampu, kita sebagai lembaga negara, harus mampu hadir ditengah-tengah mereka dan juga dirasakan kehadirannya di tengah masyarakat sebagai lembaga yang mampu memperlakukan semua pihak yang berpekara dengan sama/ semua orang dihadapan hukum sama dan Negara harus mampu memberikan perlindungan warganya dimanapun berada. Pada gilirannya kepercayaan masyarakat menjadi semakin tinggi terhadap lembaga peradilan dan peradilan agama menjadi pilar penopang yang kuat bagi sistem hukum kita secara keseluruhan.

Dalam akhir paparannya Aco Nur merasa bangga dan bersyukur, kini hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia di luar negeri, mudah-mudahan, kegiatan ini dapat memberikan output yang dapat dirasakan secara langsung untuk masyarakat Indonesia yang ada di wilayah Kuala Lumpur demi terwujudnya badan peradilan yang agung.( Abu J) 

sumber : badilag.mahkamahagung.go.id

Add comment


Security code
Refresh

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Tanjung Selor
Jl. Sengkawit - Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan
Provinsi Kalimantan Utara
Telp: 0552 - 21178
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

maps1 Lokasi Kantor

Pengadilan Agama@2018