logo 1

 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Dirgahayu Pengadilan Agama Tanjung Selor

Dirgahayu Pengadilan Agama Tanjung Selor Ke-53
Dirgahayu Pengadilan Agama Tanjung Selor

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

JADWAL SIDANG

jwdl sdngPengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.

INFORMASI PERKARA

sippabcMelalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

DIREKTORI PUTUSAN

put dirPublikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.

BIAYA PERKARA

pnjrEstimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Percepat Pembangunan Zona Integritas, Badilag Adakan Rapat Koordinasi

 

 
Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan Mahkamah Syar'iyah (MS) Aceh/Pengadilan Tinggi Agama (PTA) se-Indonesia, Selasa hingga Rabu, 22-23 Januari 2019 di lantai 12 Gedung Sekretariat MA RI, Jakarta.
 
Rapat koordinasi ini menitikberatkan pada program percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) khususnya untuk seluruh MS Aceh/PTA. Tahun ini, Badilag menargetkan seluruh pengadilan tingkat banding dan beberpa pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama sudah ber-ZI.
 
Untuk memberikan pemahaman ZI, Badilag mengundang Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB.
 
Di rapat koordinasi ini, dibahas pula program kerja lain yang menjadi tugas pengadilan tingkat banding. Di hadapan Ketua, Panitera dan Sekretaris MS Aceh/PTA, Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. menyampaikan bahwa dilaksanakannya rapat koordinasi ini sekaligus untuk mengetahui  tentang sejauh mana program kerja Tahun 2018 dilaksanakan dan rencana kerja Tahun 2019.  Program kerja dipaparkan secara langsung oleh Ketua Msy Aceh dan PTA.
 
 
Menurutnya, pemaparan program kerja tahun 2018 akan dijadikan evaluasi kedepan, dan akan diketahui tantangan apa saja yang dihadapi satker saat menjalankan program kerja tersebut. "Setelah pemaparan program kerja, akan dipetakan permasalahan yang ada selama menjalankan program kerja tersebut" katanya.
 
Melalui pemaparan langsung, Badilag juga ingin mengetahui apakah program kerja Ketua MS Aceh dan PTA seluruh Indonesia sudah menerapkan kebijakan yang telah dikeluarkan Ditjen Badilag. Setidaknya dalam beberapa waktu belakangan, Dirjen Badilag sudah mengeluarkan 7 surat terkait kebijakan yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja pengadilan dibawahnya.
 
 
Selama sepuluh menit, masing-masing Ketua MS Aceh/PTA mempresentasikan pencapaian program di satuan kerja dan pengadilan dibawahnya dalam hal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), penyelesaian perkara, informasi pelayanan bantuan hukum, penilaian SIPP dan perkembangan pelayanan perkara melalui e-court.
 
Pimpinan MS Aceh/PTA juga informasi pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), inovasi pelayanan publik yang dikembangkan di masing-masing wilayahnya, kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM), informasi pengawasan disiplin hakim dan pegawai dan aplikasi SIKEP.
 
H. Aco Nur mengharapkan setelah rapat koordinasi ini, Msy Aceh dan PTA seluruh Indonesia melakukan rapat koordinasi dengan pengadilan agama dibawahnya untuk menyelaraskan program pengadilan tingkat pertama dengan tingkat bandingnya. (hirpan hilmi/ Foto : Rahman Kili)
 

Add comment


Security code
Refresh

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Tanjung Selor
Jl. Sengkawit - Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan
Provinsi Kalimantan Utara
Telp: 0552 - 21178
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

maps1 Lokasi Kantor

Pengadilan Agama@2018