Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu diantaranya sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; evaluasi kinerja pelaksana.

Standar Pelayanan Pengadilan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara. Standar pelayanan tersebut juga akan berlaku sebagai standar pelayanan pengadilan tingkat nasional dan per pengadilan, serta bagi satuan-satuan kerja. Standar pelayanan pengadilan mengamanatkan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing, misalnya kondisi geografis dan karakteristik perkara.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor tentang Standar Pelayanan Peradilan dapat di unduh pada link di bawah ini :

SK Ketua Mahkamah Agung RI tentang Standar Pelayanan

SK Ketua tentang Standar Pelayanan

SK Ketua tentang Maklumat Pelayanan

 

 

 

MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR