LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA TAHUN 2025

Info perkara di Pengadilan Agama Tanjung Selor

Selengkapnya

Info Sistem Informasi Pengawasan MA RI

Selengkapnya

Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - 2024

Selengkapnya

Berita Pencanangan Zona Integritas PA & PN Tanjung Selor

Selengkapnya

Info Motto PA Tanjung Selor

Selengkapnya

Aplikasi Gugatan Mandiri unggulan Badilag

Silahkan Klik Disini

Zona Integritas PA Tanjung Selor

Selengkapnya

Home > Uncategorised > LAPORAN PENGGUNAAN B....

JADWAL SIDANG

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.

INFO PERKARA

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

PENGADUAN

adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BIAYA PERKARA

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

VALIDASI AC

Validasi Akta Cerai untuk memastikan keaslian akta cerai yang di pegang.

E-COURT

Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online

Pengadilan Agama Tanjung Selor berkomitmen melalukan pembangunan dan implementasi program reformasi birokrasi secara baik untuk mewujudkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) melalui 6 (enam) area Zona Integritas

AREA I

MANAJEMEN PERUBAHAN

AREA 2

PENATAAN TATALAKSANA

AREA 3

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

AREA 4

MANAJEMEN APARATUR

AREA 5

PENGUATAN PENGAWASAN

AREA 6

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Tanjung Selor terkait dengan janji mempermudah proses berperkara dengan permintaan imbalan sejumlah uang/benda.

Pengumuman

Pengumuman Lainnya

Artikel

Artikel Lainnya

Berita Terkini

Kolaborasi Pemda dan Pengadilan Agama: Puluhan Pasangan di Tana Tidung Ikut Sidang Isbat Nikah dan Cerai (25/05)

Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan Dewan Peradilan Agung Qatar, Diperpanjang (28/11)

MA Raih JDIH Award 2023 (13/10)

Mahkamah Agung Kekurangan Hakim pada 3 (tiga) Peradilan Seluruh Indonesia sebanyak 4.224 orang (11/10)

Wakil MA Bidang Yudisial : Pemberdayaan TIK di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya perlu di Optimalkan (11/10)

Berita Terkini Lainnya

Berita Pengadilan

Upacara Peringatan HUT MARI ke-80 (19/8)

Ketua Menghadiri Upacara HUT RI ke-80 Bersama FORKOPIMDA Bulungan (17/8)

Peringatan HUT RI ke-80 (17/8)

Sidang Terpadu, Pelayanan Terpadu Status Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Kabupaten Bulungan (17/10)

Wakil Ketua Jadi Pemateri Penanganan Kasus pada Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (24/9)

Berita Pengadilan Lainnya

06 Komitmen ZI

06 Maklumat Pelayanan

06 Jam Pelayanan

LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA TAHUN 2025

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA JANUARI 2025	KLIK DISINI
2	LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA FEBRUARI 2025	KLIK DISINI
3	LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA MARET 2025	KLIK DISINI
4	LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA APRIL 2025	KLIK DISINI
5	LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA MEI 2025	KLIK DISINI
6	LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA JUNI 2025	KLIK DISINI
7	LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA JULI 2025	KLIK DISINI
12	LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA AGUSTUS 2025	KLIK DISINI
9	LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA SEPTEMBER 2025	KLIK DISINI
10	LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA OKTOBER 2025	KLIK DISINI
11	LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA NOVEMBER 2025	KLIK DISINI
12	LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA DESEMBER 2025	KLIK DISINI

Pos Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pedoman Pengaduan

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum Read More

Prosedur Permohonan Informasi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 Read More

Pedoman Pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Read More